Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2020

Tata Cara Pemberian Izin Meninggalkan Wilayah Akreditasi atau Wilayah Kerja bagi Kepala Perwakilan


Ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2020
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 344

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, atau Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler dapat melakukan perjalanan ke luar wilayah akreditasi atau wilayah kerja untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan lainnya yang dianggap perlu setelah memperoleh izin;

  2. bahwa izin meninggalkan wilayah akreditasi atau wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi organisasi Perwakilan Republik Indonesia;

  3. bahwa pengaturan mengenai Ijin Meninggalkan Negara Akreditasi dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemberian Izin Meninggalkan Wilayah Akreditasi atau Wilayah Kerja bagi Kepala Perwakilan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata· Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014

Pedoman Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan


Scroll to Top