Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2017
Jenis: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 749

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya;

  2. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

  3. bahwa sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta mendorong implementasinya di lapangan, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/MENHUT-II/PEG/2004 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, perlu disempurnakan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017

Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur


Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021

Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan