Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2017
Jenis: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jenis: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 749
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya;
bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
bahwa sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta mendorong implementasinya di lapangan, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/MENHUT-II/PEG/2004 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, perlu disempurnakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017
Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel
Terdakwa Ricky Rizal Wibowo
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2020
Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020