Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. bahwa proses penanganan barang bukti merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diamanatkan untuk mengatur mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita dan tata cara peruntukan barang bukti dengan Peraturan Menteri;

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, diamanatkan pelaksanaan pengurusan barang bukti diatur dengan Peraturan Menteri;

4. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan perlu diatur tata cara penanganan barang bukti perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;