Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Jenis: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu disusun suatu road map reformasi birokrasi;
bahwa road map reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 sudah berakhir sehingga perlu disusun road map reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2020- 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024
Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014
Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1876/NAKERTRAN/2023
Upah Minimum Kabupaten Sambas Tahun 2024
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 45 Tahun 2024
Sistem Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib