Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014

Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz – 1605,5 kHz


Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014
Jenis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 101
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mengatur penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas penyiaran yang menggunakan Amplitudo Modulation (AM) pada pita medium frekuensi radio diperlukan pengaturan kanal radio siaran;

  2. bahwa untuk mengatur pengkanalan frekuensi radio siaran AM sesuai dengan ketentuan Internasional dan proporsional untuk setiap wilayah, perlu disusun Rencana Induk (Masterplan) agar frekuensi radio yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan efisien, serta terhindar dari gangguan penerimaan siaran akibat interferensi dari pemancar radio lain di dalam negeri maupun luar negeri;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz - 1605,5 kHz;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah


Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah


Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos