Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

1. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

2. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya dukungan fasilitasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3. bahwa berdasarkan amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan fasilitasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

4. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan., maka diperlukan pengaturan tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.