Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara


Ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 987

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembayaran pengembalian atas keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;

  2. bahwa untuk memberikan pedoman pembayaran pengembalian atas penerimaan negara yang dikarenakan kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing oleh Bank atau Pos Persepsi dan kesalahan penyetoran melalui Rekening Kas Umum Negara, perlu diatur mekanisme pengembalian atas penerimaan negara;

  3. bahwa untuk tertib administrasi dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, perlu mengatur tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara baik yang disebabkan oleh keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a maupun yang disebabkan oleh kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing oleh Bank atau Pos Persepsi dan kesalahan penyetoran melalui Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 9 Tahun 2018

Belanja Barang dan Belanja Modal


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999

Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)


Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara


Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina


Scroll to Top