Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016

Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik


Ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 443

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, perlu menerapkan pengelolaan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2020

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2020

Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018

Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah


Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011

Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung