Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2018

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri


Ditetapkan pada tanggal 10 September 2018
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1265
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan, pembinaan karier, pengenaan sanksi, dan pemberhentian bendahara penerimaan dan pengeluaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

  2. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Bendahara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selaras dengan perkembangan dan penyempurnaan tata kelola pelaksanaan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022

Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016

Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua