Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020


Ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2020
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 946

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Menteri Keuangan dapat menyalurkan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan perkembangan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016

Tabungan Perumahan Rakyat


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2014

Penatabukuan Manual di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Lembaga Jasa Keuangan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2018

Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan