Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja
Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Kerja di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: 8/449/M.KT.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 serta persetujuan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Kerja melalui Surat Nomor: B/81/M.KT.01/2018 tanggal 31 Januari 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 359.K/OT.02/MEM.S/2024
Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2025
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2021
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan