Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik


Ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2015
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 867

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2017

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian


Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012

Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2015

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua


Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021

Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme