Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021

Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional

Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Dicabut dengan:

  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023
    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024
    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 460 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional;

Download:
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2024

Pedoman Teknis Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/748/V.08/HK/2022

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023