Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2021

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Dicabut dengan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024
   Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

1. bahwa untuk melaksanakan kebijakan selektif keimigrasian di wilayah Indonesia, perlu dilakukan penilaian dan penelitian pemberian visa terhadap orang asing warga negara tertentu yang mempunyai tingkat kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;

2. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di bidang keimigrasian sehingga perlu diganti;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa;