Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2017
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1752
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan proses litigasi peraturan perundang-undangan, perlu menambahkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tidak hanya dalam proses litigasi peraturan perundang-undangan namun juga perlu melaksanakan tugas dan fungsi di bidang nonlitigasi peraturan perundang-undangan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2021

Pejabat Perindustrian di Luar Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018

Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019

Statuta Institut Agama Islam Negeri Curup