Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2020

Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Dicabut dengan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023
   Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

1. bahwa untuk mendukung pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, telah dibangun dan dikembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan;

2. bahwa pelaksanaan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan dan mengoptimalkan manajemen kepegawaian Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam sistem informasi yang integratif, sistematis, mudah, dan cepat dalam mendapatkan data Perancang Peraturan Perundang-undangan;

3. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, diperlukan pengaturan tentang sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;