Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat perlu diubah dan dilakukan penyesuaian

Ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2019
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 893

Download:
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa untuk mendorong upaya percepatan dan pemenuhan pemberian hak Remisi bagi Narapidana tindak pidana umum dan Anak sebagai langkah pencegahan potensi dan peluang terjadinya tindak korupsi di lingkungan Pemasyarakatan diperlukan peningkatan tata kelola sistem pemasyarakatan;

  2. bahwa ketentuan mengenai mekanisme tata cara pemberian Remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluar, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018

Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan