Premium
Temukan di Google Play

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Ditetapkan pada tanggal 4 November 2019
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1478

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Download:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2022

Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023

Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2022

Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia

Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu