Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.010/2022
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Rakyat Tiongkok
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2021
Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018
Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah