Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan


Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2012 Nomor 59

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan diberikan angka kredit;

  2. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pemberian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, perlu petunjuk teknis tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014

Standar Usaha Pub


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2017

Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2021

Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan


Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara