Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019

Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah


Ditetapkan pada tanggal 17 September 2019
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1133

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan ke luar negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur pedoman mengenai perjalanan ke luar negeri;

  2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 Pemberian Ijin Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas fungsi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.02/2020

Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019


Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal


Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan


Scroll to Top