Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur


Ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2016
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1280
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Administrasi Pemerintahan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah