Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan


Ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2019
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 814

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014

Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara


Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/31/PBI/2016

Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2016


Peraturan Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga