Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mengingat adanya perubahan dari faktor alam dan sosial di kedua daerah kabupaten maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
bahwa proses pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 136/47/I tanggal 19 Januari 2016 perihal Usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008, agar batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 diubah pada beberapa titik pilar batas utama karena adanya perubahan alam, mobilitas penduduk, potensi wilayah, kegiatan usaha, dan lain-lain di sekitar perbatasan antara kedua daerah kabupaten;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012
Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2018
Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2025
Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014
Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma’)