Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Menimbang:
bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mengingat adanya perubahan dari faktor alam dan sosial di kedua daerah kabupaten maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
bahwa proses pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 136/47/I tanggal 19 Januari 2016 perihal Usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008, agar batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 diubah pada beberapa titik pilar batas utama karena adanya perubahan alam, mobilitas penduduk, potensi wilayah, kegiatan usaha, dan lain-lain di sekitar perbatasan antara kedua daerah kabupaten;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020
Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022
Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional