Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam di Aceh


Ditetapkan pada tanggal 17 April 2018
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1026

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam di Aceh;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Subulussalam yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam di Aceh;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016

Penyelesaian Kasus Pertanahan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2010

Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan


Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum


Scroll to Top