Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota


Ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2018
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 120

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu mengatur penjabat sementara;

  2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyempurnaan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 11 Tahun 2012

Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/13/PADG/2019

Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap


Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


Scroll to Top