Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2015

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2015
Jenis: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 92
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

  2. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.03/2019

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2013

Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 6 Tahun 2017

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Kabinet