Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Ditetapkan: 8 Desember 2022
Jenis: Peraturan Menteri Agama

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja.

  2. bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/1056/M.KT.01/2022 mengenai Usul Struktur Organisasi dan Tata Kerja 5 (lima) Universitas Islam Negeri (UIN).

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Download:
Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999

Tugas Khusus Pengadilan Negeri untuk Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021

Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015

Penawaran Tender Sukarela

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2019

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016