Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Jenis: Peraturan Menteri Agama
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 29, Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (5), Pasal 42, Pasal 63, Pasal 66 ayat (3), Pasal 72 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 78 ayat (4), dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/29/PADG/2021
Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011
Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu