Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang


Ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2017
Jenis: Peraturan Menteri Agama
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1005

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;

  2. bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Surat Nomor B/352/M.KT.01/2017 mengenai Rancangan PMA Organisasi dan Tata Kerja 6 (enam) Universitas Islam Negeri;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/7/PADG/2020

Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah


Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014

Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018

Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi