Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021

Dewan Pertimbangan Kepegawaian

1. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai aparatur sipil negara, perlu membentuk dewan pertimbangan kepegawaian;

2. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian;