Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009

Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dicabut dengan:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014
   Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1. bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

2. bahwa pemilihan umum meliputi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

3. bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

4. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang mengatur Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.