Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016

Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara


Ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2016
Jenis: Peraturan Mahkamah Agung
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 176

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan terhadap Penetapan Atas Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

  2. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor


Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009

Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan


Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional


Scroll to Top