Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020

Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah


Ditetapkan pada tanggal 24 April 2020
Jenis: Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 423

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan fungsi penjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, perlu di atur mengenai penjaminan simpanan dan resolusi bank;

  2. bahwa pengaturan pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank yang diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan, penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dan likuidasi bank, masih belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank dengan prinsip syariah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan


Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan


Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah


Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan