Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018
Jenis: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 771

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) huruf x Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

  2. bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memiliki Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

  3. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih mudah, cepat, dan tepat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2024


Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara


Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2024


Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua


Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window