Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia
Jenis: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Menimbang:
bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO [World Health Organization] sebagai global pandemic dan di Indonesia dinyatakan sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit sehingga perlu dilakukan upaya percepatan penanggulangannya termasuk pencegahan penularan dan/atau penatalaksanaan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
bahwa untuk percepatan pencegahan penularan dan/atau penatalaksanaan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemberian kewenangan klinis pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan praktik kedokteran melalui telemedicine;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran;
bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mengatur mengenai kewenangan Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dalam melakukan praktik kedokteran untuk meningkatkan mutu pelayanan medis sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Dekonsentrasi dan Penugasan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021
Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2018
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri