Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2021

Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian


Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2021
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 727

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mewujudkan kapabilitas, integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertanian perlu menjamin profesionalisme personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;

  2. bahwa untuk mewujudkan jaminan profesionalisme personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kode etik sebagai landasan perilaku bagi personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-068/A/JA/07/2007

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

Wajib Daftar Perusahaan