Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam
Jenis: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Menimbang:
bahwa institusi penyelenggara pendidikan dokter spesialis/ subspesialis penyakit dalam membutuhkan tenaga pendidik berkualitas subspesialis;
bahwa ilmu dan teknologi penyakit dalam demikian luas dan berkembang sangat pesat, tidak mungkin didapat seluruhnya pada program spesialis, sehingga dibutuhkan pendidikan subspesialistik penyakit dalam terutama untuk menangani kasus yang komplek;
bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam huruf a dan huruf b dibutuhkan program subspesialis yang merupakan pendalaman bidang spesifik/subspesialistik penyakit dalam, melalui proses yang terstandardisasi;
bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977
Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013
Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013