Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Program Internsip
Jenis: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Dokter dan Dokter Gigi harus mengikuti program internsip sebagai program yang tidak terpisahkan dari program sarjana dan profesi yang merupakan bagian dari penempatan wajib sementara;
bahwa untuk melaksanakan program internsip secara tertib dan mampu mewujudkan kepastian hukum, diperlukan pengaturan registrasi bagi dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan program internsip;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, salah satu tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
bahwa pengaturan mengenai registrasi dokter dan dokter gigi internsip yang sudah ada tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Program Internsip;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1422/XII/Tahun 2024
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998
Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019
Batas Daerah antara Kabupaten Yalimo dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.4/2613/SJ
Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dan Desk Pemberantasan Perjudian Daring