Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020

Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Ditetapkan pada tanggal 9 November 2020
Jenis: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, perlu mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;

  2. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan relaksasi penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar


Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2020

Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur


Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019

Kementerian Riset dan Teknologi