Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi


Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2020
Jenis: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 850

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab, dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

  2. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu membentuk unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari


Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat


Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2020

Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Politeknik STIA LAN


Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 21 Tahun 2006 tentang Pokok–Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sebagai Ujung Tombak Operasional