Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2020
Jenis: Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018

Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014

Pemberian Kesetaraan Jabatan Dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2018

Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara


Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2016

Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi dan Laporan Keuangan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif