Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-20/1.01/PPATK/11/15

Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanga


Ditetapkan pada tanggal 25 November 2015
Jenis: Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

  2. bahwa ketentuan internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengatur mengenai tata naskah dinas, perlu disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan kebutuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020

Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018

Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga