Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2011

Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2011
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Berita Negara Tahun 2011 Nomor 318

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi di samping sangat berpengaruh terhadap kecepatan arus informasi yang menjadikan dunia seolah tanpa batas {borderless), juga sangat berpengaruh secara negatif terhadap perkembangan kejahatan secara nasional, regional dan internasional;

  2. bahwa perkembangan kejahatan secara nasional, regional dan internasional yang begitu cepat telah mendorong negara-negara dan lembaga untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertukaran informasi dan data melalui jaringan komunikasi I-24/7 dan e-ADS;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat


Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2020

Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan


Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia


Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi