Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka mendapatkan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk pengisian ruang jabatan tertentu dengan tingkat keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan tugas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
bahwa sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan seleksi secara terencana, bersih, transparan dan akuntabel dengan mengikutsertakan fungsi pengawasan internal dan eksternal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2022
Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2021
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018
Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018
Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017
Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi