Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan dan/atau Perubahan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Menimbang:
bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara pembentukan dan perubahan organisasi yang disesuaikan dengan beban tugas yang dihadapi dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
bahwa pembentukan dan/atau perubahan organisasi tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dan tata cara pembentukan dan perubahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara proporsional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan dan/atau Perubahan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2022
Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.03/2019
Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara