Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

1. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang;

2. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel, perlu dilaksanakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;