Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2014

Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan: 12 Juni 2014
Jenis: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Dicabut dengan:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Download:
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2014PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2023

Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2020

Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 59 Tahun 2024

Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Grasi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2011

Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 157 Tahun 2026

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Bidang Pengoperasian Alat Berat untuk Pekerjaan Tanah (Earthworks) dan Pekerjaan Pengaspalan (Roadworks)

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026

Percepatan Program Penataan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2026

Bantuan Pemerintah Dalam Keadaan Tertentu Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Lainnya Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi...