
Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2022
Sistem Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jenis: Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa saat ini telah dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja.
bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan dalam pelaksanaan sistem kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga diperlukan pengaturan penyesuaian sistem kerja.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022
Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/26/PBI/2016
Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022
Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia