Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2021

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional


Ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2021
Jenis: Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mekanisme yang mengatur pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. bahwa mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus dilaksanakan sesuai tugas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013

Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak


Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2022

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar


Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021

Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional


Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus